Visi dan Misi Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren

Visi

Visi Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren adalah “Terwujudnya Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren yang Agung”.

Visi Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren tersebut merupakan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan pada tahun yang akan datang dan diharapkan dapat memacu dan memotivasi seluruh aparatur Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren dalam melakukan kegiatannya sehari-hari.

Visi Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren mengandung pengertian secara kelembagaan dan organisasi.

  • Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren secara kelembagaan merupakan peradilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Gayo Lues.
  • Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren secara organisasi merupakan peradilan tingkat pertama yang susunan aparaturnya terdiri dari pimpinan (Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris), Hakim Anggota, Panitera Muda, Kasubbag, Jurusita dan seluruh staf yang ada di masing-masing unit kerja.

Adapun maksud visi Terwujudnya Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren yang Agung adalah Terwujudnya Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren yang bebas, mandiri, bermartabat dan berwibawa. Adapun makna masing-masing kata tersebut adalah :

  1. Bebas mengandung arti bahwa setiap putusan dan penetapan yang dihasilkan/dikeluarkan terlepas dari pengaruh dan tekanan pihak manapun.
  2. Mandiri mengandung arti bahwa Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren dalam keadaan dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada pihak manapun.
  3. Bermartabat mengandung arti bahwa Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren mempunyai harga diri di hadapan masyarakat pencari keadilan.
  4. Berwibawa mengandung arti bahwa kekuasaan Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren diakui, ditaati dan dihormati oleh masyarakat.

Misi

Untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan misi Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren sebagai berikut :

  1. Menjaga kemandirian badan peradilan ;
  2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
  3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan ;
  4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.